Jakarta (epictoto) — Di tengah upaya mengendalikan banjir yang berulang, rencana pembangunan sodetan saluran air di kawasan Kavling DKI justru memunculkan kegelisahan baru. Warga setempat menyatakan penolakan, khawatir proyek tersebut akan berdampak langsung pada keamanan hunian, kenyamanan lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan sehari-hari mereka. Menyikapi hal itu, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta (SDA) menyatakan tengah mencari alternatif solusi.
Penolakan ini memperlihatkan wajah lain dari penanganan banjir perkotaan: bukan hanya soal teknis hidrologi, tetapi juga rasa aman warga di ruang hidupnya sendiri.
Antara Banjir dan Rumah Tinggal
Bagi pemerintah, sodetan dipandang sebagai salah satu cara mempercepat aliran air saat hujan ekstrem—mengurangi genangan di wilayah hilir. Namun bagi warga Kavling DKI, rencana itu memicu kekhawatiran akan risiko baru: perubahan aliran air yang berpotensi menggerus tanah, mengganggu struktur rumah, hingga meningkatkan genangan lokal.
“Kami bukan menolak penanganan banjir,” ujar seorang warga. “Kami hanya tidak ingin rumah kami jadi taruhannya.” Kalimat ini menggambarkan posisi warga yang berada di persimpangan antara kepentingan kota dan perlindungan hak atas hunian yang aman.
Keamanan Publik dan Hak Warga
Dalam perspektif keamanan publik, setiap proyek infrastruktur harus memastikan tidak menimbulkan bahaya baru. Sodetan yang melintas kawasan padat penduduk menuntut kajian teknis yang matang, transparansi rencana, serta mekanisme mitigasi risiko yang jelas.
Secara hukum, penolakan warga juga berkaitan dengan hak partisipasi publik. Warga berhak mengetahui dampak proyek, menyampaikan keberatan, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan—terutama bila proyek menyentuh ruang privat dan keselamatan keluarga.
SDA Mencari Jalan Tengah
Menanggapi aspirasi warga, SDA menyatakan tidak akan memaksakan pembangunan sodetan di lokasi yang ditolak. Opsi lain tengah dikaji: normalisasi saluran eksisting, peningkatan kapasitas pompa, perbaikan drainase mikro, hingga solusi berbasis alam yang lebih ramah lingkungan.
Langkah ini menunjukkan pendekatan adaptif dan dialogis—bahwa penanganan banjir tidak harus satu resep untuk semua lokasi. Setiap kawasan memiliki karakter sosial dan teknis yang berbeda.
Dimensi Kemanusiaan di Balik Infrastruktur
Bagi warga Kavling DKI, rumah bukan sekadar bangunan. Ia adalah tempat tumbuh anak, ruang beristirahat, dan penopang martabat. Ketika kebijakan publik menyentuh ruang ini, empati menjadi komponen penting.
Di sisi lain, banjir juga menyentuh kemanusiaan—air yang masuk rumah, penyakit, kehilangan pendapatan. Di sinilah tantangan kebijakan muncul: menemukan solusi yang melindungi sebanyak mungkin orang tanpa mengorbankan yang lain.
Menuju Solusi yang Disepakati
Dialog antara warga dan pemerintah menjadi kunci. Dengan data yang terbuka, kajian yang dapat dipahami, serta komitmen perlindungan keselamatan, solusi alternatif diharapkan dapat diterima bersama. Kota yang tangguh terhadap banjir bukan hanya soal beton dan kanal, tetapi juga kepercayaan antara negara dan warganya.
Di Kavling DKI, perdebatan sodetan adalah cermin dari perjuangan Jakarta menghadapi air—sebuah perjuangan yang idealnya dijalani dengan kehati-hatian, keadilan, dan kemanusiaan.
